Kegiatan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

Kegiatan Corvee dilaksanakan pada hari Jum,at tanggal 02 Oktober 2026 di pekarangan Kantor Camat Tambangan.Corve dilaksanakan oleh ASN dan PPPK kantor Camat Tambangan, kegiatan ini dipusatkan untuk pembersihan pekarangan kantor, halaman, parit dan lingkungan kantor.

Jum’at 02 oktober 2026, camat lingga bayu dan seluruh pegawai melakukan kegiatan kerja bakti kebersihan.

Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026, Pemerintah Kecamatan Ulu Pungkut menyelenggarakan upacara yang berlangsung khidmat di halaman SMP N 1 Ulu Pungkut. Upacara diikuti oleh Forkopincam, ASN dan PPPK se-Kecamatan Ulu Pungkut, serta perwakilan pelajar dari SD dan SMP Kelurahan Hutagodang.

UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA

KECAMATAN TAMBANGAN

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tingkat Kecamatan Tambangan telah dilaksanakan pada Kamis, 1 Oktober 2026, bertempat di Lapangan SMP Negeri 1 Tambangan, Kecamatan Tambangan. Upacara dipimpin oleh Bahren Daulay, S.Sos., Camat Tambangan, selaku Inspektur Upacara, dengan Komandan Upacara Sersan Ramli dari Koramil 14 Kotanopan, serta Pembaca Doa Kepala KUA Kecamatan Tambangan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimcam Kecamatan Tambangan, UPTD Puskesmas Tambangan, Korwil VII Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tambangan, Koordinator Pertanian Kecamatan Tambangan, Kepala KUA Kecamatan Tambangan, Kepala Seksi Pengelolaan TNBG Wilayah II Kotanopan, Kepala SMA Negeri 1 Tambangan, Kepala SMP Negeri se-Kecamatan Tambangan, seluruh ASN dan PPPK Kecamatan Tambangan, Kepala Desa/Lurah se-Kecamatan Tambangan, Perangkat Desa se-Kecamatan Tambangan, serta perwakilan siswa SMP Negeri 1 Tambangan.

Upacara berlangsung dengan tertib, khidmat, aman, dan lancar. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh disiplin dan penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Melalui pelaksanaan upacara ini diharapkan dapat semakin memperkuat semangat persatuan dan kesatuan, kebersamaan, serta komitmen untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal Bersama Sekda Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan razia dan pemantauan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan Perkantoran Payaloting, Kabupaten Mandailing Natal.

Kegiatan ini menyasar 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya memastikan kedisiplinan ASN, khususnya dalam menjalankan tugas dan mematuhi ketentuan jam kerja.

Melalui kegiatan ini, Satpol PP Madina tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga mengingatkan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan kehadiran ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan berjalan dengan tertib dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan lingkungan kerja pemerintahan yang lebih disiplin dan pelayanan publik yang optimal.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar kegiatan Workshop/Sosialisasi Fasilitasi Pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026.

Acara yang menjadi langkah awal penyusunan dokumen ini diselenggarakan di Aula Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di Kompleks Perkantoran Payaloting,

Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan daerah, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang mewakili Bupati Mandailing Natal, Staf Ahli Setdakab, Asisten 1 Setdakab, BPBD Provinsi Sumatera Utara, para Kepala OPD atau yang mewakili, serta pimpinan instansi vertikal seperti Basarnas, TNBG, KPH IX, dan Pos Pengamatan Gunung Sorik Marapi.

Hadir pula utusan dari berbagai organisasi kemasyarakatan (seperti PMI, media, dan unsur masyarakat), perwakilan perguruan tinggi (STAIN Mandailing Natal), serta Tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipimpin langsung oleh Edy Purba yang datang berkunjung ke “Bumi Gordang Sambilan”.

Dalam laporannya, Kepala BPBD Kabupaten Mandailing Natal, Mukhsin Nasution, menyampaikan bahwa workshop ini merupakan pertemuan awal yang krusial dalam rangkaian penyusunan pemutakhiran data kajian risiko bencana yang akan dikerjakan oleh tim khusus yang telah ditetapkan.

Sementara itu, dalam sambutan Bupati Mandailing Natal yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, ditekankan bahwa Kabupaten Mandailing Natal memiliki tingkat potensi kerawanan bencana yang sangat tinggi.

Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang kompleks, meliputi aspek topografi berbukit hingga dataran rendah, wilayah pesisir barat yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, dialiri oleh sebelas sungai besar dan enam Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, berada di zona sesar Sumatera, serta keberadaan Gunung Api Sorik Marapi yang masih aktif.

” Berbagai faktor geologi, hidrologi, meteorologi, dan demografi tersebut memicu potensi terjadinya beragam jenis bencana, seperti banjir, banjir bandang, longsor, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, hingga tsunami,” kata Sekda Afrizal.

Afrizal menyebutkan, kompleksitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah ini memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang, terarah, dan terpadu. Pengkajian risiko bencana merupakan fondasi serta perangkat utama bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal guna menilai kemungkinan dan besaran kerugian, sehingga upaya mitigasi dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa meskipun Kabupaten Mandailing Natal sebenarnya telah memiliki Dokumen KRB sejak tahun 2019, dokumen tersebut sesuai regulasi hanya berlaku hingga tahun 2023 dan belum pernah diperbarui sejak saat itu. Berkat koordinasi yang baik serta dukungan anggaran yang ditampung pada DIPA BNPB tahun ini, pemutakhiran data KRB akhirnya dapat direalisasikan.

” Kami dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas atensi serta dukungan BNPB. Diharapkan kegiatan ini dapat berjalan secara maksimal demi kesempurnaan Dokumen KRB, sehingga ke depannya BNPB dapat terus mendampingi dan membantu Pemkab Mandailing Natal, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana di masa depan,”

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan penertiban terhadap spanduk dan banner yang dipasang tanpa izin serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan serta memastikan pemasangan media reklame tidak mengganggu fasilitas umum maupun ketertiban masyarakat.

Satpol PP Madina juga mengimbau kepada masyarakat dan pelaku usaha agar sebelum memasang spanduk atau banner terlebih dahulu mengurus izin dan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2024.

Menghadiri Tabligh Mobil Akbar Muhammadiyah di Kecamatan Kotanopan

Menghadiri Pelantikan Pengurus Muslimat NU Ranting Panyabungan Utara sekaligus Pengajian Rutin